Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa hukum pidana yang kita gunakan sehari-hari memiliki sejarah yang sangat panjang dan dinamis? Perjalanan ini mencerminkan transisi bangsa Indonesia dari masa penjajahan menuju kedaulatan hukum yang mandiri.
Berikut adalah fase-fase penting dalam perjalanan KUHP Indonesia dari masa ke masa.
1. Era Kolonial Belanda: Lahirnya Wetboek van Strafrecht (WvS)
Akar dari hukum pidana kodifikasi di Indonesia berasal dari masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1915, pemerintah kolonial menetapkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS-NI) melalui Staatsblad Nomor 732.
Pemberlakuan: Undang-undang ini resmi diberlakukan mulai 1 Januari 1918.
Karakteristik: WvS-NI diadopsi dari Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda (yang juga dipengaruhi oleh Code Pénal Prancis era Napoleon Bonaparte). Hukum ini dirancang untuk menjaga stabilitas kekuasaan kolonial, sehingga sering kali bersifat represif terhadap rakyat pribumi.
2. Pasca-Kemerdekaan: Nasionalisasi lewat UU No. 1 Tahun 1946
Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia tidak bisa langsung menciptakan hukum baru dalam semalam. Untuk menghindari kekosongan hukum, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa hukum lama masih berlaku selama belum diadakan yang baru.
Langkah Hukum: Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Perubahan Utama: UU ini menyelaraskan WvS-NI menjadi hukum pidana Republik Indonesia dan secara resmi menyebutnya sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahasa Belanda di dalamnya mulai diterjemahkan secara tidak resmi oleh para ahli hukum Indonesia (salah satu terjemahan yang paling populer adalah versi Prof. Moeljatno).
3. Dekade Perjuangan Reformasi Hukum (Upaya Dekolonisasi)
Meskipun sudah dinasionalisasi, KUHP peninggalan Belanda dirasa sudah tidak relevan dengan nilai-nilai sosiologis, budaya, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk merancang KUHP buatan anak bangsa sendiri telah dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963.
Proses perumusan ini memakan waktu hingga puluhan tahun karena:
Kompleksitas dalam menyelaraskan hukum adat, hukum Islam, dan hukum modern.
Perdebatan sengit mengenai pasal-pasal kesusilaan, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia.
Perubahan peta politik nasional yang berulang kali menunda pengesahan.
4. Era Baru: Lahirnya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)
Setelah melalui perdebatan dan revisi yang sangat panjang, tonggak sejarah baru akhirnya tercipta. Pada Desember 2022, DPR RI mengesahkan Rancangan KUHP (RKUHP) menjadi undang-undang, yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pemerintah memberikan masa transisi selama tiga tahun untuk sosialisasi dan persiapan aparat penegak hukum. Tepat pada Januari 2026, KUHP Nasional buatan bangsa sendiri ini resmi berlaku sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia, menggantikan WvS warisan Belanda.
Beberapa pembaruan fundamental dalam KUHP baru ini meliputi:
Dekolonisasi: Mengganti paradigma hukum kolonial yang bersifat retributif (balas dendam) menjadi hukum nasional yang berbasis keadilan rehabilitatif dan restoratif.
Demokratisasi: Penyelarasan sanksi pidana dengan perkembangan hak asasi manusia global.
Alternatif Pidana: Memperkenalkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara untuk mengurangi kepadatan lapas (overcrowding).
5. Catatan Kritis: Kritik dan Tantangan KUHP Baru
Meskipun disepakati sebagai sejarah besar dalam dekolonisasi hukum, KUHP Nasional yang baru tidak luput dari gelombang kritik. Koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia mencatat beberapa kelemahan dan potensi masalah, di antaranya:
Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi: Pasal-pasal yang mengatur penyerangan harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara atau kekuasaan umum dinilai berisiko menjadi "pasal karet". Kritik khawatir ketentuan ini akan membungkam kebebasan berpendapat dan menyurutkan iklim demokrasi.
Overkriminalisasi pada Ranah Privat: Aturan mengenai kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perluasan pasal perzinaan dianggap terlalu jauh mengintervensi ruang privat warga negara. Meski dirancang sebagai delik aduan yang ketat (hanya boleh dilaporkan oleh keluarga inti), pasal ini dinilai rentan memicu aksi persekusi atau moralitas sepihak di masyarakat.
Ketidakpastian Hukum "Hukum yang Hidup" (Living Law): Dimasukannya hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat ke dalam formalitas undang-undang memicu kekhawatiran atas tumpang-tindih hukum. Tanpa standardisasi dan batasan yang jelas, hal ini dikhawatirkan dapat melahirkan perda-perda diskriminatif dan merusak asas legalitas hukum pidana nasional.
Formulasi Hukuman Mati yang Kompromistis: KUHP baru menawarkan jalan tengah dengan memberlakukan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati untuk berkelakuan baik agar hukumannya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Langkah kompromi ini menuai kritik dari dua arah: kelompok pro-penghapusan hukuman mati (abolisionis) yang menganggapnya setengah hati, dan kelompok yang menginginkan ketegasan hukuman tanpa penundaan.
Kesimpulan
Perjalanan KUHP dari Wetboek van Strafrecht tahun 1918 hingga UU No. 1 Tahun 2023 adalah bukti nyata dari perjuangan Indonesia dalam melepaskan diri dari belenggu kolonialisme hukum. Kehadiran KUHP baru menandai babak baru penegakan hukum yang diharapkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan jati diri bangsa Indonesia. Meski demikian, komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjawab berbagai kritik publik akan menjadi kunci utama apakah hukum baru ini benar-benar membawa keadilan sejati atau justru melahirkan tantangan baru bagi demokrasi.
Komentar
Posting Komentar