Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Misleading Representation dalam Label Jaminan Produk terhadap Kerugian Konsumen

Dalam perkembangan perdagangan elektronik, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak lagi dibangun semata-mata melalui informasi yang diberikan secara eksplisit oleh penjual, melainkan melalui keseluruhan arsitektur kepercayaan yang dikonstruksi oleh platform digital. Kepercayaan tersebut tidak hanya lahir dari deskripsi produk, tetapi juga dari simbol, label, dan mekanisme kurasi yang secara implisit memberikan sinyal tertentu kepada konsumen. Dalam konteks ini, keberadaan label yang menunjukkan bahwa suatu penjual telah terverifikasi atau berada dalam kategori tertentu tidak dapat dipahami sebagai sekadar penanda administratif, melainkan sebagai representasi yang membentuk ekspektasi rasional mengenai kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan. Dengan demikian, keputusan konsumen dalam melakukan transaksi tidak lagi sepenuhnya bersandar pada informasi faktual yang tersedia, tetapi juga pada legitimasi yang diberikan oleh platform sebagai pengelola ekosistem perdagangan.

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika produk yang ditawarkan tidak disertai dengan informasi yang memadai mengenai karakteristik dasarnya. Dalam suatu peristiwa, seorang konsumen membeli produk peralatan rumah tangga yang secara visual tampak memiliki lapisan tertentu yang lazim diasosiasikan dengan bahan berkualitas, namun deskripsi produk tidak mencantumkan secara jelas bahan yang digunakan. Ketika produk tersebut digunakan, lapisan tersebut ternyata hanya berupa cat yang mengelupas saat dipanaskan, sehingga berpotensi mencemari makanan dan membahayakan kesehatan. Dalam kondisi demikian, kerugian yang timbul tidak hanya berupa kerugian ekonomi akibat ketidaksesuaian barang, tetapi juga potensi kerugian yang lebih serius terkait keselamatan konsumen. Ketiadaan informasi mengenai bahan produk dalam hal ini tidak dapat dipandang sebagai kekosongan yang netral, melainkan sebagai bentuk kegagalan dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Kewajiban ini tidak hanya melarang pemberian informasi yang tidak benar, tetapi juga menuntut adanya transparansi yang cukup agar konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional. Dengan demikian, tidak dicantumkannya informasi mengenai bahan dasar suatu produk merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut, karena menghilangkan elemen esensial yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan konsumen. Dalam kerangka ini, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan kebenaran informasi, tetapi juga dengan kelengkapan informasi.

Lebih jauh, dalam doktrin hukum perdata Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti, hubungan perjanjian pada dasarnya bertumpu pada kepercayaan para pihak. Kepercayaan tersebut menjadi landasan bagi terbentuknya kesepakatan, sehingga apabila kepercayaan tersebut dibangun berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan, maka dasar dari hubungan hukum tersebut menjadi cacat. Dalam konteks ini, label yang diberikan oleh platform berfungsi sebagai penguat kepercayaan, bahkan dalam kondisi di mana informasi produk tidak memadai. Dengan demikian, kepercayaan konsumen tidak hanya ditujukan kepada penjual, tetapi juga kepada sistem yang dikelola oleh platform. Fenomena ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui konsep misleading representation, yaitu suatu bentuk representasi yang tidak harus secara eksplisit salah, tetapi mampu menciptakan persepsi yang keliru dan mempengaruhi keputusan ekonomi konsumen. Sebagaimana dikemukakan oleh Geraint Howells, suatu informasi dapat dianggap menyesatkan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan konsumen, meskipun tidak secara eksplisit mengandung ketidakbenaran. Dalam kasus ini, ketiadaan informasi mengenai bahan produk, ketika dikombinasikan dengan adanya label kepercayaan, justru menciptakan kondisi yang secara fungsional menyesatkan. Konsumen tidak diberi informasi yang cukup untuk menilai kualitas produk, tetapi pada saat yang sama didorong untuk percaya melalui sinyal yang diberikan oleh platform.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, doktrin reliance sebagaimana dijelaskan oleh Patrick Atiyah menjadi relevan untuk menjelaskan posisi konsumen. Konsumen secara rasional menggantungkan keputusannya pada representasi yang tersedia, termasuk label yang diberikan oleh platform. Ketika reliance tersebut dapat dibenarkan secara wajar, maka hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, kegagalan platform untuk memastikan bahwa label yang diberikan didukung oleh verifikasi yang substansial dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dari sudut pandang pertanggungjawaban perdata, kondisi ini juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365. Unsur kelalaian dalam hal ini terletak pada kegagalan platform untuk memastikan bahwa penjual yang diberikan label tertentu memenuhi standar minimal, termasuk kewajiban untuk menyediakan informasi produk yang lengkap. Prinsip kehati-hatian yang berkembang dalam perkara Donoghue v Stevenson menegaskan bahwa setiap pihak yang dapat memperkirakan dampak dari tindakannya terhadap pihak lain memiliki kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati. Dalam konteks ini, dapat diperkirakan bahwa konsumen akan mengandalkan label tersebut dalam kondisi informasi yang terbatas, sehingga kegagalan untuk memastikan kecukupan informasi merupakan bentuk kelalaian yang menimbulkan kerugian.

Pandangan ini sejalan dengan pendekatan penafsiran hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menekankan bahwa hukum harus ditafsirkan dengan memperhatikan tujuan perlindungan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, tujuan utama dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk melindungi pihak yang lemah dalam transaksi, yaitu konsumen. Oleh karena itu, penafsiran yang terlalu formalistik, yang hanya melihat ada atau tidaknya pernyataan yang salah secara eksplisit, menjadi tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas transaksi digital.

Hubungan kausal antara tindakan platform dan kerugian konsumen dalam kasus ini juga menunjukkan keterkaitan yang erat. Ketiadaan informasi mengenai bahan produk seharusnya menjadi faktor yang mendorong konsumen untuk tidak melakukan transaksi. Namun, keberadaan label kepercayaan justru menggantikan kekosongan informasi tersebut dan mendorong konsumen untuk tetap melakukan pembelian. Dengan demikian, label tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai faktor determinan dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini, platform tidak lagi dapat diposisikan sebagai perantara pasif, melainkan sebagai pihak yang secara aktif membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya kerugian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam perdagangan elektronik, permasalahan hukum tidak selalu terletak pada adanya informasi yang salah, tetapi juga pada ketiadaan informasi yang seharusnya tersedia, terutama ketika kekosongan tersebut diisi oleh sinyal kepercayaan yang diciptakan oleh platform. Kombinasi antara information omission dan trust signal yang berlebihan menciptakan kondisi yang secara substantif setara dengan misleading representation. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada kebenaran informasi secara literal tidak lagi memadai. Diperlukan pendekatan yang lebih substantif yang mampu menangkap bagaimana konsumen sebenarnya membuat keputusan dalam lingkungan digital.

Pada akhirnya, platform tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai penyedia sarana, tetapi sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengendalikan ekosistem kepercayaan. Dengan demikian, tanggung jawab platform tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif, yaitu memastikan bahwa setiap representasi yang diberikan kepada konsumen memiliki dasar yang nyata. Tanpa itu, yang tercipta bukanlah perlindungan konsumen, melainkan ilusi perlindungan yang justru memperbesar risiko dalam transaksi elektronik.