Berpikir Lebih

Setiap kali ada kasus kriminal yang viral di media sosial, kolom komentar pasti langsung penuh dengan tuntutan yang seragam: "Hukum mati!" , "Miskinkan!" , atau "Kurung seumur hidup!" Logika kita sederhana: semakin berat dan ngerinya hukuman yang menanti, orang bakal semakin takut untuk berbuat jahat. Sifat menakut-nakuti ini kita kenal sebagai efek jera . Namun, kalau kita mau jujur melihat data kriminalitas dan realita di lapangan, asumsi tersebut sering kali meleset. Pertanyaan besarnya: apakah hukum pidana memang seefektif itu untuk menurunkan angka kejahatan? Mitos Makhluk Rasional: Penjahat Tidak Membawa Kalkulator Teori hukum klasik sering mengasumsikan manusia adalah makhluk yang sangat rasional ( rational choice theory ). Sebelum menjambret atau korupsi, pelaku dianggap bakal menghitung untung-rugi: "Kalau saya melakukan ini, untungnya sekian, tapi kalau ketangkap risikonya dipenjara sekian tahun." Fatanya, sebagian besar kejahatan tidak...

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa hukum pidana yang kita gunakan sehari-hari memiliki sejarah yang sangat panjang dan dinamis? Perjalanan ini mencerminkan transisi bangsa Indonesia dari masa penjajahan menuju kedaulatan hukum yang mandiri. Berikut adalah fase-fase penting dalam perjalanan KUHP Indonesia dari masa ke masa. 1. Era Kolonial Belanda: Lahirnya Wetboek van Strafrecht (WvS) Akar dari hukum pidana kodifikasi di Indonesia berasal dari masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1915, pemerintah kolonial menetapkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS-NI) melalui Staatsblad Nomor 732. Pemberlakuan: Undang-undang ini resmi diberlakukan mulai 1 Januari 1918 . Karakteristik: WvS-NI diadopsi dari Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda (yang juga dipengaruhi oleh Code Pénal Prancis era Napoleon Bonaparte). Hukum ini dirancang untuk menjaga stabilitas kekuasaan koloni...