Setiap kali ada kasus kriminal yang viral di media sosial, kolom komentar pasti langsung penuh dengan tuntutan yang seragam: "Hukum mati!", "Miskinkan!", atau "Kurung seumur hidup!"
Logika kita sederhana: semakin berat dan ngerinya hukuman yang menanti, orang bakal semakin takut untuk berbuat jahat. Sifat menakut-nakuti ini kita kenal sebagai efek jera.
Namun, kalau kita mau jujur melihat data kriminalitas dan realita di lapangan, asumsi tersebut sering kali meleset. Pertanyaan besarnya: apakah hukum pidana memang seefektif itu untuk menurunkan angka kejahatan?
Mitos Makhluk Rasional: Penjahat Tidak Membawa Kalkulator
Teori hukum klasik sering mengasumsikan manusia adalah makhluk yang sangat rasional (rational choice theory). Sebelum menjambret atau korupsi, pelaku dianggap bakal menghitung untung-rugi: "Kalau saya melakukan ini, untungnya sekian, tapi kalau ketangkap risikonya dipenjara sekian tahun."
Fatanya, sebagian besar kejahatan tidak lahir dari ruang nalar yang jernih. Ada dua pemicu utama yang gagal diantisipasi oleh beratnya pasal hukum:
Desakan Perut dan Ekonomi: Seseorang yang nekat mencuri karena anaknya kelaparan atau butuh biaya rumah sakit hari itu tidak akan sempat memikirkan berapa tahun hukuman di dalam KUHP. Fokus mereka adalah bertahan hidup hari ini.
Emosi Sesaat (Crime of Passion): Banyak kasus penganiayaan atau pembunuhan spontan terjadi di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan, atau ledakan amarah. Dalam kondisi ini, logika tentang penjara benar-benar lumpuh.
Fakta Menarik: Studi kriminologi modern menunjukkan bahwa penjahat sebenarnya lebih takut pada seberapa pasti mereka akan tertangkap, ketimbang seberapa berat hukuman yang menanti di pengadilan. Jika sistem penegakan hukumnya longgar, hukuman seberat apa pun tidak akan membuat mereka gentar.
Paradoks Penjara: Ketika Jeruji Besi Menjadi "Sekolah" Baru
Bukannya memicu efek jera, sistem penjara kita sering kali menghadapi paradoks yang mengkhawatirkan. Alih-alih keluar menjadi orang yang bertobat, seorang pelaku kriminal kecil berisiko keluar dengan "keterampilan" yang lebih tinggi.
Di dalam penjara, pelaku tindak pidana ringan akan berbaur dan berinteraksi dengan penjahat yang lebih berpengalaman. Akibatnya, terjadi transfer ilmu dan perluasan jaringan kriminal. Fenomena inilah yang menjelaskan tingginya angka residivisme—kondisi di mana mantan narapidana kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Penjara, dalam beberapa kasus, justru berubah menjadi school of crime.
Di Sini Alasan Ultimum Remedium Jadi Sangat Masuk Akal
Melihat kenyataan bahwa hukum pidana tidak selalu efektif dan justru membutuhkan biaya anggaran negara yang sangat besar (untuk memberi makan dan mengurus rutan yang kepenuhan), di sinilah kita paham mengapa hukum memiliki asas Ultimum Remedium.
Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana harus diposisikan sebagai obat terakhir, bukan senjata utama.
[ Masalah Hukum ]
│
├─► Jalur 1: Selesaikan lewat Hukum Perdata (Ganti rugi / Damai)
├─► Jalur 2: Selesaikan lewat Hukum Administrasi (Denda / Cabut Izin)
│
└─► JALUR TERAKHIR (Ultimum Remedium): Hukum Pidana / Penjara
Jika semua masalah—dari salah paham bisnis, utang-piutang, hingga pelanggaran administratif kecil—langsung diselesaikan dengan jalur pidana, kita hanya akan membuang energi negara untuk hasil yang belum tentu efektif menurunkan angka kriminalitas.
Bergeser ke Arah Pemulihan
Hukum pidana memang tetap kita butuhkan untuk menjaga batas aman tatanan sosial dari kejahatan-kejahatan berat yang merusak. Namun, mengandalkannya sebagai satu-satunya alat untuk menyapu bersih kejahatan adalah sebuah ilusi.
Itulah mengapa arah hukum modern saat ini mulai bergeser dari keadilan yang sifatnya membalas (retributif) menuju keadilan yang memulihkan (restorative justice). Menurunkan tingkat kejahatan tidak bisa dicapai hanya dengan memperluas dinding penjara, melainkan dengan memperbaiki kesejahteraan sosial, memperketat pengawasan aparat, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Komentar
Posting Komentar